Pajak Undian

Memang saat ini sedang gencar adanya undian berhadiah, namun perlu kita cermati mengenai Unsur pajaknya. Salah satu pembaca web ini menanyakan mengenai Pajak Undian.
Undian berhadiah
Berikut Adalah Pertanyaan dari Sdr. Ferry
Pertanyaan :
“Jadi, thn lalu kami menghandle program tour dari klien kami di Jkt, program tour ini diperuntukkan bagi customer2 klien kami tsb. via program pengundian sehingga akhirnya didptkan 35 orang yang beruntung mendapatkan hadiah tour tsb.
Namun karena 1 hal dan lainnya, pembyrn pajak undian (sebesar 25% dr total nilai undian), dilakukan 2x. Yang pertama sesaat setelah proses pengundian, sisanya kira2 hampir 1 bulan setelah pembyrn yang pertama tadi.
Pertanyaan saya adalah :
1. Berapa denda yang terjadi atas keterlambatan akibat penyetoran yg dilakukan 2x tsb. ?
2. Adakah sanksi lainnya (diluar denda administrasi) yang timbul seandainya denda & juga pelaporan nya sudah dilakukan berdasrkan peraturan & ketentuan yang berlaku ?
Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.”
Jawaban :

Perlakukan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

Penghasilan berupa hadiah undian akan dikenakan pajak yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 serta diatur pula dalam PP Nomor 132 Tahun 2002 Pasal 1.

Tarif Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

Adapun dalam PP Nomor 132 Tahun 2002 Pasal 2 diatur mengenai besarnya tarif pajak penghasilan yang dikenakan atas hadiah undian tersebut yaitu sebesar 25% dari jumlah bruto nilai hadiah undian. Pengertian nilai hadiah adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura misalnya mobil.

Kewajiban Pemotongan atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian

Pihak yang wajib memotong atau memungut pajak penghasilan atas hadiah undian adalah penyelenggara undian baik penyelenggara tersebut orang pribadi, badan, kepanitiaan, organisasi (termasuk organisasi internasional) ataupun penyelenggara lainnya termasuk pengusaha yang menjual barang atau jasa yang memberikan hadiah dengan cara diundi sebagaimana diatur dalam PP Nomor 132 Tahun 2002 Pasal 3.

Saat terutang

PPh atas hadiah atau penghargaan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau diserahkannya hadiah tergantung apa peristiwa yang terjadi lebih dahulu.

Penyelenggara wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan PPh atas Hadiah atau Undian, rangkap 3 :

            lembar ke-1 untuk penerima hadiah (Wajib Pajak);
            lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak;

            lembar ke-3 untuk Penyelenggara/ Pemotong.

Penyetoran dan Pelaporan
Penyelenggara undian atau pemberi penghargaan wajib menyetor PPh yang telah dipotong dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya Pajak (secara kolektif ), kemudian menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan tempat Pemotong terdaftar paling lambat tanggal 20 (duapuluh) bulan berikutnya setelah dibayarkannya atau diserahkannya hadiah undian tersebut.
Dalam hal jatuh tempo penyetoran atau batas akhir pelaporan pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, penyetoran atau pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Dalam Kasus ini, Pembayaran Pph dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pertama pada bulan pertama dan yang kedua dibayar 1 bulan setelah pengundian, sehingga ada keterlambatan pembayaran 1 Bulan. Adapun ketentuannya sbb :
Sanksi Keterlambatan Pembayaran dan Penyetoran Pajak
Dalam hal WP melakukan pembayaran dan penyetoran tidak tepat pada waktunya, maka WP akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa:
bunga
Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Atas keterlambatan tersebut kantor pajak akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) yang datur dalam Pasal 14 UU KUP. Atas STP tersebut WP harus melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s